Insurrection Act: Trump Ancam Gunakan Kekuatan Darurat untuk Kerahkan Pasukan Nasional

Presiden Donald Trump mengancam akan menggunakan Insurrection Act sebagai kekuatan darurat untuk mengerahkan lebih banyak pasukan militer ke dalam wilayah Amerika Serikat tanpa persetujuan pemerintah negara bagian. Ancaman ini muncul setelah seorang hakim federal memblokir upayanya untuk mengirim National Guard ke Portland, Oregon, dan Chicago, Illinois pada awal Oktober 2025. Insurrection Act of 1807 merupakan undang-undang federal yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengerahkan militer AS dan memfederalisasi unit National Guard dalam keadaan tertentu seperti pemberontakan, kerusuhan sipil, dan ancaman terhadap pemerintah federal. Undang-undang ini menjadi pengecualian terhadap Posse Comitatus Act tahun 1878 yang membatasi penggunaan militer untuk penegakan hukum domestik.

Apa Itu Insurrection Act dan Sejarahnya

Insurrection Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang dikodifikasi dalam Title 10, Chapter 13 dari United States Code, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengerahkan pasukan militer atau memfederalisasi National Guard untuk memulihkan ketertiban saat terjadi pemberontakan atau kerusuhan domestik. Undang-undang ini berasal dari Militia Acts tahun 1792 dan terkait dengan konspirasi Burr yang menyoroti kebutuhan akan kewenangan presiden untuk merespons ancaman internal. Sepanjang sejarah Amerika, undang-undang ini telah digunakan sekitar 30 kali, termasuk oleh Presiden Andrew Jackson pada tahun 1831 untuk menekan pemberontakan budak Nat Turner di Virginia, serta oleh Presiden Eisenhower, Kennedy, dan Johnson selama era Gerakan Hak Sipil untuk menegakkan desegregasi sekolah.

Penggunaan terakhir yang tercatat adalah pada tahun 1992 ketika Presiden George H.W. Bush menggunakan undang-undang ini dengan persetujuan California untuk merespons kerusuhan Los Angeles. Sejak tahun 1960-an, penggunaan undang-undang ini menjadi sangat jarang karena kontroversi seputar keseimbangan kekuasaan federal dan negara bagian dalam krisis domestik. Undang-undang ini telah diamandemen beberapa kali, termasuk setelah Perang Saudara ketika Kongres menambahkan ketentuan yang memungkinkan presiden menggunakan undang-undang tanpa izin negara bagian jika negara tersebut gagal melindungi hak konstitusional warganya.

Trump Mengancam Akan Menggunakan Insurrection Act

Pada 6 Oktober 2025, Presiden Trump menyatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa dia mungkin akan mempertimbangkan untuk menggunakan Insurrection Act jika pengadilan atau pejabat lokal terus menghalangi rencananya untuk mengerahkan National Guard. Trump mengatakan bahwa meskipun sejauh ini belum diperlukan, undang-undang tersebut ada untuk alasan tertentu dan dia akan bertindak jika ada nyawa yang terancam sementara pengadilan atau gubernur menghambat upayanya. Pernyataan ini muncul setelah Hakim Federal Karin Immergut di Oregon untuk kedua kalinya mengeluarkan perintah penahanan sementara yang memblokir pemerintahan Trump dari mengirim pasukan National Guard California ke Portland pada akhir pekan sebelumnya.

Selain Oregon, negara bagian Illinois juga mengajukan gugatan pada hari Senin setelah Trump mengumumkan akan mengirim 300 anggota National Guard ke Chicago. Gubernur Illinois JB Pritzker, seorang Demokrat, menuduh Trump mencoba menciptakan krisis dan menyalahgunakan kekuasaan presiden untuk tujuan politik. Trump berpendapat bahwa pengerahan pasukan diperlukan untuk mengatasi kejahatan yang merajalela dan mendukung agen federal dalam upaya deportasi massal terhadap imigran ilegal yang menjadi prioritas pemerintahannya.

Deployment National Guard ke Kota-Kota Demokrat

Sejak bulan Juni 2025, pemerintahan Trump telah mengerahkan atau berkomitmen mengirim pasukan ke lebih dari setengah lusin kota di seluruh negara, sebagian besar adalah wilayah yang dipimpin oleh Demokrat seperti Los Angeles, Washington DC, Memphis, Chicago, dan Portland. Pemerintahan mengklaim bahwa intervensi militer sangat penting untuk memerangi kejahatan di lokasi-lokasi ini dan mendukung agen federal dalam upaya deportasi. Pada musim panas, sejumlah besar pasukan National Guard dikerahkan ke Washington DC dalam apa yang Trump gambarkan sebagai situasi hukum dan ketertiban yang berantakan, dengan alasan masalah tunawisma dan tingkat kejahatan yang tinggi.

Di Portland, Trump mencoba menggunakan National Guard untuk menangani demonstrasi yang terjadi setelah protes dekat fasilitas ICE (Immigration and Customs Enforcement). Petugas federal dari Department of Homeland Security dan Border Patrol bentrok dengan pengunjuk rasa yang menentang kebijakan deportasi massal Trump. Portland Police Bureau melaporkan dua penangkapan pada 4 Oktober terhadap individu yang menunjukkan perilaku agresif di jalan dan gagal mematuhi perintah polisi. Penegak hukum federal menggunakan gas air mata dan tabung asap untuk membubarkan kerumunan dan melakukan beberapa penangkapan. Meskipun Trump mengklaim kota tersebut sedang terbakar, Gubernur Oregon Tina Kotek membantah klaim tersebut dan menyatakan tidak ada pemberontakan di Portland atau ancaman terhadap keamanan nasional.

Kontroversi Hukum dan Tantangan dari Negara Bagian

Rencana Trump untuk mengerahkan militer di tanah Amerika memicu konflik baru dengan gubernur dari negara bagian yang dipimpin Demokrat, yang berkembang menjadi pertarungan hukum di pengadilan. Hakim Karin Immergut mengkritik pernyataan Trump mengenai kondisi di Portland sebagai terputus dari kenyataan dan memutuskan bahwa pengerahan pasukan tidak konstitusional. Dia menyatakan bahwa menggunakan kekuatan militer untuk menekan kerusuhan tanpa persetujuan Oregon membahayakan kedaulatan negara bagian tersebut dan memperburuk ketegangan, yang mengarah pada protes yang meningkat. Immergut menegaskan bahwa alasan pemerintahan untuk pengerahan pasukan berisiko mengaburkan garis antara otoritas federal sipil dan militer, yang dapat merugikan bangsa.

Seperti yang dilaporkan di beritaapa24.blogspot.com, gugatan yang diajukan oleh Illinois dan Chicago menantang langkah pemerintahan Trump untuk mengerahkan pasukan National Guard ke Chicago. Hakim memberikan pemerintahan Trump dua hari untuk merespons tantangan hukum Illinois atas pengerahan ratusan pasukan National Guard yang difederalisasi ke jalanan Chicago. Para pemimpin Demokrat menuduh Trump dan timnya salah menggambarkan kota-kota mereka sebagai zona perang yang kacau untuk membenarkan intervensi militer yang mereka yakini bermotif politik dan dimaksudkan untuk menekan perbedaan pendapat.

Dampak Terhadap Kesiapan dan Moral Pasukan

Sejarawan dan pakar mengatakan upaya pemerintahan Trump untuk mengerahkan pasukan National Guard di seluruh negara dapat mempengaruhi kesiapan, pelatihan, dan moral pasukan. Kehadiran tentara bersenjata di jalan-jalan AS merupakan salah satu indikator paling mencolok dari upaya Trump untuk memperluas kekuasaan presiden, dengan pasukan yang sudah ditempatkan di Los Angeles dan Washington DC. Biasanya, kontrol atas National Guard suatu negara bagian berada di tangan gubernur kecuali unit-unit tersebut difederalisasi, seperti yang terjadi di California bertentangan dengan keinginan gubernur. Dalam kasus Washington DC, Trump secara langsung mengawasi National Guard karena status khusus ibu kota.

Upaya Trump untuk mengirim pasukan National Guard California ke Oregon dan pasukan Texas ke Illinois merupakan ekspansi signifikan dari kewenangan presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan hukum yang akan datang yang diprakarsai oleh negara bagian yang diperintah oleh Demokrat kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan penting seputar hukum konstitusional, federalisme, dan pemisahan kekuasaan, yang berpotensi mengarah pada bentrokan antara peradilan dan penggunaan National Guard yang agresif oleh Trump. Selengkapnya mengenai perkembangan situasi ini dapat diikuti di beritaapa24.blogspot.com.

Alternatif Hukum dan Implikasi Konstitusional

Menurut Brennan Center for Justice, sebuah organisasi kebijakan publik progresif di New York University, Insurrection Act dapat digunakan dalam kondisi tertentu termasuk kasus pemberontakan, kerusuhan, atau gangguan hukum. Mahkamah telah menetapkan bahwa presiden sendirilah yang bertanggung jawab untuk menilai apakah kondisi untuk menggunakan undang-undang telah terpenuhi. Secara historis, undang-undang ini telah digunakan untuk menegakkan desegregasi sekolah dan melindungi demonstrasi hak sipil pada tahun 1950-an dan 1960-an. Seorang gubernur dapat meminta Trump untuk menggunakan undang-undang tersebut, mirip dengan situasi tahun 1992 ketika mantan Presiden George HW Bush diminta untuk melakukannya di tengah kerusuhan Los Angeles.

Alternatifnya, Trump dapat secara independen menggunakan undang-undang jika dia melihat adanya kerusakan hukum dan ketertiban atau percaya perlu untuk melindungi hak-hak sipil. Alex Reinert, seorang sarjana hukum konstitusional di Cardozo School of Law di New York City, mempertanyakan apa yang akan terjadi jika presiden kalah di pengadilan dan apakah Trump akan menggunakannya sebagai pembenaran untuk bertindak dengan cara yang lebih otoriter. Pedoman Departemen Pertahanan mendefinisikan pertahanan tanah air sebagai pengecualian konstitusional terhadap pembatasan Posse Comitatus Act, oleh karena itu, tindakan politik, militer, dan polisi yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman eksternal adalah pengecualian terhadap pembatasan undang-undang tersebut. Untuk informasi lebih lengkap mengenai sejarah dan aplikasi Insurrection Act, dapat merujuk ke artikel Insurrection Act of 1807 di Wikipedia.

Protes ICE dan Kekerasan di Chicago

Keputusan Trump untuk mengerahkan 300 anggota National Guard ke Chicago dibuat tak lama setelah pejabat imigrasi melaporkan konfrontasi dengan demonstran di kota yang dipimpin Demokrat tersebut. Pihak berwenang menunjukkan bahwa seorang wanita bersenjata ditembak setelah dia mengklaim bahwa dia dan yang lainnya telah menabrakkan kendaraan mereka ke mobil polisi. Tricia McLaughlin, asisten sekretaris di Department of Homeland Security, menyatakan bahwa agen tidak dapat manuver kendaraan mereka dan keluar dari mobil mereka, dan salah satu pengemudi yang menabrak kendaraan polisi bersenjatakan senjata api semi-otomatis. Dia lebih lanjut mencatat bahwa penegakan hukum tidak punya pilihan selain menghunus senjata dan menembakkan tembakan defensif terhadap warga yang bersenjata.

Gubernur JB Pritzker menyatakan bahwa Trump bermaksud memfederalisasi 300 anggota National Guard dari Illinois, yang akan didampingi oleh pasukan dari Texas, dan menggambarkan situasi ini sebagai invasi Trump yang dimulai dengan agen federal dan akan segera mencakup anggota National Guard Illinois yang difederalisasi bertentangan dengan kehendak mereka, dan sekarang juga melibatkan pengiriman personel militer dari negara bagian lain. Protes yang terjadi terutama terkait dengan penegakan imigrasi yang ditingkatkan dan penentangan terhadap kebijakan deportasi massal pemerintahan Trump yang kontroversial.

Respons Internasional dan Opini Publik

Langkah Trump untuk mengerahkan National Guard telah menarik perhatian internasional dan memicu perdebatan tentang penggunaan kekuatan militer terhadap warga sipil di negara demokratis. Kritikus berpendapat bahwa pengerahan National Guard Trump merupakan penerapan kekuatan yang mengkhawatirkan terhadap warga Amerika dan dapat menjadi preseden berbahaya bagi masa depan. Media internasional seperti BBC dan Reuters telah meliput secara luas situasi ini, dengan fokus pada ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian serta implikasi konstitusional dari tindakan Trump. Beberapa pengamat politik khawatir bahwa penggunaan Insurrection Act dapat membuka jalan bagi tindakan yang lebih otoriter di masa depan.

Opini publik terpecah menurut garis partisan, dengan pendukung Trump berpendapat bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menjaga hukum dan ketertiban serta menangani masalah imigrasi ilegal, sementara penentangnya melihat ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip federalisme. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar Demokrat menentang pengerahan militer di kota-kota mereka, sementara Republikan cenderung mendukung tindakan Trump. Debat ini mencerminkan perpecahan politik yang lebih luas di Amerika Serikat dan menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan federal.

Kapan Insurrection Act Bisa Digunakan Trump

Banyak orang bertanya-tanya tentang kondisi spesifik yang memungkinkan Trump menggunakan Insurrection Act tanpa persetujuan gubernur negara bagian. Undang-undang ini dapat digunakan secara legal jika terjadi pemberontakan terhadap hukum negara bagian selama pemerintah negara bagian meminta bantuan federal untuk memulihkan ketertiban, atau jika terjadi pemberontakan terhadap hukum federal. Selain itu, presiden dapat mengerahkan pasukan darat atau angkatan laut untuk meredam pemberontakan. Sebelum menggunakan kekuasaan yang diizinkan berdasarkan Insurrection Act, Title 10 USC Section 254 mengharuskan publikasi proklamasi presiden di mana Presiden AS secara resmi memerintahkan pembubaran orang-orang yang melakukan kerusuhan sipil atau pemberontakan bersenjata.

Pertanyaan tentang apakah Trump dapat mengirim National Guard ke kota-kota di seluruh AS tanpa izin gubernur menjadi topik pencarian populer di mesin pencari. Menurut pakar hukum, jika Trump menggunakan Insurrection Act, National Guard akan diizinkan kekuatan penegakan hukum penuh dari petugas polisi lokal. Ini merupakan ekspansi dramatis dari kekuasaan presiden yang belum pernah terjadi dalam lebih dari 60 tahun. Keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan undang-undang ini akan memiliki implikasi jangka panjang bagi hubungan federal-negara bagian dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat yang kompleks.

Trump National Guard Deployment dan Pencarian Terkait

Pencarian online tentang Trump National Guard deployment melonjak sejak pengumuman pengerahan pasukan ke berbagai kota pada Oktober 2025. Banyak warga Amerika mencari informasi tentang hak mereka, legalitas pengerahan pasukan, dan apa yang dapat mereka harapkan jika tentara dikerahkan di kota mereka. Istilah pencarian seperti Trump Insurrection Act October 2025, National Guard Portland Chicago, dan can president deploy military without governor approval menjadi trending di mesin pencari Google dan Bing. Minat publik yang tinggi ini mencerminkan kekhawatiran luas tentang penggunaan kekuatan militer di dalam negeri dan dampaknya terhadap kebebasan sipil.

Pencarian tentang sejarah Insurrection Act dan penggunaan sebelumnya juga meningkat tajam, dengan banyak orang ingin memahami preseden historis dan bagaimana undang-undang ini telah digunakan di masa lalu. Pertanyaan seperti what is Insurrection Act 1807, when was Insurrection Act last used, dan Trump military deployment legal challenge menjadi kueri populer. Media sosial juga dipenuhi dengan diskusi tentang topik ini, dengan hashtag terkait trending di platform seperti Twitter dan Facebook. Situasi ini telah menjadi salah satu isu politik paling diperdebatkan di Amerika Serikat pada kuartal keempat tahun 2025, dengan implikasi yang berpotensi mengubah lanskap politik dan konstitusional negara untuk tahun-tahun mendatang.